Optimalisasi Strategi Pajak: Pelajaran dari Putusan Pengadilan Pajak Terkini untuk Mengurangi Risiko Sengketa
**Optimalisasi Strategi Pajak: Pelajaran dari Putusan Pengadilan Pajak Terkini untuk Mengurangi Risiko Sengketa**
๐ฅ๐ถ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ถ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐ ๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ฎ๐ถ๐ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐๐๐ฟ๐ฎ๐ป ๐ข๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐๐ฎ๐ ๐๐ฎ๐๐ฎ ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป (๐ฃ๐ข๐๐) ๐ก๐ผ๐บ๐ผ๐ฟ ๐ฎ๐ญ ๐ง๐ฎ๐ต๐๐ป ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ ๐๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐ป๐ด ๐๐ฎ๐ฝ๐ผ๐ฟ๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ฎ๐น๐ฎ ๐๐ฎ๐ป๐ฎ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐๐ถ๐๐ป
๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ ๐๐ฒ๐น๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ด ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ง๐๐ท๐๐ฎ๐ป Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) dan Pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Peraturan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dana pensiun serta mengintegrasikan pelaporan dana pensiun agar lebih efektif dan efisien, dengan menghilangkan duplikasi laporan
Update Kurs Terbaru Menkeu RI untuk 25-31 Desember 2024
**”Optimalisasi Pembayaran Bea dan Pajak Akhir Tahun: Update Kurs Terbaru Menkeu RI untuk 25-31 Desember 2024″**
Update Kurs Terbaru Menkeu RI untuk 25-31 Desember 2024 Read More ยป
๐จ Update Penting: SEOJK 18/SEOJK.08/2024 โ Penilaian Sendiri Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ๐จ
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Surat Edaran No. 18/SEOJK.08/2024 yang mengatur tentang Penilaian Sendiri oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait kepatuhan terhadap aturan pelindungan konsumen. ๐ Apa yang baru? Peraturan ini mewajibkan PUJK untuk melakukan self-assessment tahunan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat, dengan menggunakan format standar yang disediakan OJK. Ini mencakup:Pelindungan data
Pelajaran Penting dari Putusan Pengadilan Pajak No. PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB untuk Mengurangi Risiko Sengketa
**Mengungkap Kesalahan Pajak: Pelajaran Penting dari Putusan Pengadilan Pajak No. PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB untuk Mengurangi Risiko Sengketa**
Summary Singkat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/KF.4/2024
“Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk dan Pajak, Berlaku 18 – 24 Desember 2024” ๐ฃ๐ผ๐ธ๐ผ๐ธ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐๐๐ฟ๐ฎ๐ป ๐ฎ๐๐ฎ๐ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐๐ฏ๐ฎ๐ต๐ฎ๐ป Keputusan ini menetapkan nilai kurs mata uang asing sebagai dasar pelunasan:a. Bea Masukb. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)c. Bea Keluard. Pajak Penghasilan (PPh). Nilai kurs yang ditetapkan
Summary Singkat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/KF.4/2024 Read More ยป
๐๐ผ๐ฟ๐ผ๐ป๐ด ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐๐ถ ๐๐ถ๐ท๐ฎ๐! ๐ฃ๐ ๐ ๐ญ๐ฌ/๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ ๐๐ฒ๐ฟ๐ถ ๐๐ป๐๐ฒ๐ป๐๐ถ๐ณ ๐ฌ% ๐๐ฒ๐ฎ ๐ ๐ฎ๐๐๐ธ ๐๐ป๐๐๐ธ ๐๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐๐๐ฟ๐ถ๐ธ – ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐๐๐ฟ๐ฎ๐ป ๐ ๐ฒ๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ถ ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป ๐ก๐ผ๐บ๐ผ๐ฟ ๐ญ๐ฌ ๐ง๐ฎ๐ต๐๐ป ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ
๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ ๐๐ฒ๐น๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ด ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ง๐๐ท๐๐ฎ๐ป Peraturan ini merupakan perubahan dari PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Dikeluarkan untuk mendorong peralihan dari energi fosil ke energi listrik, menarik investasi, serta meningkatkan produksi kendaraan listrik berbasis baterai di dalam negeri. Terkait dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 yang
Update Peraturan OJK: POJK 19 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42POJK032015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum
POJK 19 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42POJK032015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum
Summary of OJK Regulation No. 18/POJK.04/2024 on Liquidity Providers
1. Background and Purpose: This regulation was issued to improve market liquidity and deepen the financial market, particularly in securities trading. The main purpose of the regulation is to provide a legal framework for the activities of Liquidity Providers (LPs), which include continuous buying and selling of securities to ensure liquidity in the market. The
Summary of OJK Regulation No. 18/POJK.04/2024 on Liquidity Providers Read More ยป
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak
### Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. 123/PJP/2023 atas SKPKB PPh Badan **Dasar Rangkuman:** Nomor Putusan: 123/PJP/2023 Tahun Keputusan: 2023 **Duduk Perkara:** Kasus ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh pihak wajib pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak berpendapat bahwa pengenaan pajak
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Read More ยป