PT PMA wajib menyerahkan laporan keuangannya untuk diaudit akuntan publik apabila memenuhi salah satu kriteria dalam Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 — terutama jika aset atau peredaran usaha mencapai Rp50 miliar. Di luar kriteria hukum ini, banyak PT PMA tetap diaudit atas permintaan perusahaan induk di luar negeri untuk kebutuhan konsolidasi. Tanpa audit
Panduan kewajiban akuntansi dan pajak PT PMA baru berdiri di Indonesia 2026: modal disetor, tarif PPh Badan setelah PP 20/2026, pelaporan bulanan, dan kapan wajib audit.
7 Kewajiban Pajak PT PMA Baru Berdiri yang Wajib Dipahami di 2026 Read More »
Checklist praktis kesiapan audit laporan keuangan SAK EP: dokumen, rekonsiliasi, dan area akuntansi yang perlu disiapkan perusahaan sebelum fieldwork dimulai.
Audit Laporan Keuangan SAK EP: Checklist Kesiapan Perusahaan Read More »
Laporan Bank Dunia bertajuk “Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth” (Juli 2026) mengungkapkan bahwa realisasi PPh Badan dan PPN di Indonesia masing-masing baru mencapai 52 persen dan 53 persen dari potensinya pada 2023. Laporan ini menyebutkan Indonesia berpotensi menambah penerimaan hingga 6 persen dari PDB dari PPh Badan dan PPN, di mana paket reformasi
Mengapa Penerimaan Pajak Indonesia Baru Mencapai Separuh dari Potensinya? Read More »
Dasar dan Rujukan Peraturan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Pokok Perubahan dan Penyesuaian Perubahan pada Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 terkait dasar pengenaan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas
PMK Terbaru Terkait Pajak Emas Perhiasan, Emas Batangan, dan Permata Read More »
Skema Baru Pajak Kripto Segera Diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menerbitkan aturan baru terkait skema pemajakan atas transaksi aset kripto. Aturan ini akan menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022. Pokok Perubahan dalam Skema Pajak Kripto Skema pemajakan akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
Skema Pajak Kripto Terbaru Segera Terbit, Ini Rinciannya Read More »
Lebih Bayar Pajak Bisa Digunakan untuk Melunasi Utang Pajak Wajib Pajak Lain Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenankan penggunaan kelebihan pembayaran pajak untuk melunasi utang pajak milik Wajib Pajak lain, sesuai ketentuan baru dalam aturan pengelolaan kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Kebijakan Baru dalam Pengelolaan Kelebihan Pembayaran
Lebih Bayar Pajak Kini Bisa Digunakan untuk Melunasi Utang Pajak Wajib Pajak Lain Read More »
Fenomena Penurunan Industri Mewah Global Pasar barang mewah global tengah mengalami perlambatan signifikan akibat tekanan ekonomi makro global, inflasi yang berkepanjangan, dan pergeseran minat konsumen. Sejumlah merek ternama dunia melaporkan penurunan penjualan, dengan pertumbuhan yang stagnan di Amerika Serikat dan penurunan yang lebih tajam di Tiongkok — dua pasar utama industri ini. Namun, kondisi tersebut
Pertumbuhan Pasar Mewah di Asia Tenggara di Tengah Penurunan Global Read More »
Koperasi Merah Putih Dapat Pinjaman Hingga Rp3 Miliar dari Himbara, Ini Kriterianya Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian berbasis kerakyatan. Dalam upaya tersebut, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program pembiayaan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN bagi Koperasi Penggerak Desa atau Kopdes
Copyright © 2021 KAP Tambunan & Nasafi. All Rights Reserved
