Blog

PT PMA wajib menyerahkan laporan keuangannya untuk diaudit akuntan publik apabila memenuhi salah satu kriteria dalam Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 — terutama jika aset atau peredaran usaha mencapai Rp50 miliar. Di luar kriteria hukum ini, banyak PT PMA tetap diaudit atas permintaan perusahaan induk di luar negeri untuk kebutuhan konsolidasi. Tanpa audit

Panduan kewajiban akuntansi dan pajak PT PMA baru berdiri di Indonesia 2026: modal disetor, tarif PPh Badan setelah PP 20/2026, pelaporan bulanan, dan kapan wajib audit.

Laporan Bank Dunia bertajuk “Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth” (Juli 2026) mengungkapkan bahwa realisasi PPh Badan dan PPN di Indonesia masing-masing baru mencapai 52 persen dan 53 persen dari potensinya pada 2023. Laporan ini menyebutkan Indonesia berpotensi menambah penerimaan hingga 6 persen dari PDB dari PPh Badan dan PPN, di mana paket reformasi

Rencana ekspansi telah dibahas. Vendor mulai dipertimbangkan. Anggaran awal telah disiapkan. Bahkan, target pelaksanaan mungkin sudah disampaikan kepada pihak internal.   Baru setelah itu, tim diminta menyusun feasibility study atau studi kelayakan.   Secara formal, kajian tersebut disusun untuk menilai kelayakan investasi. Namun, ketika organisasi sudah terlanjur memiliki preferensi terhadap suatu keputusan, studi kelayakan berisiko

Komisaris yang efektif tidak hanya membaca angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menguji apakah angka tersebut mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Tiga pertanyaan utama yang perlu diajukan adalah: apakah angka masuk akal secara bisnis, judgment akuntansi apa yang paling berisiko, dan risiko apa yang belum tercermin dalam laporan keuangan.   Setiap kali rapat Dewan Komisaris

Ringkasan singkat: PMK Nomor 28 Tahun 2026 mengatur tata cara restitusi pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi tiga kelompok: Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Peraturan ini menggantikan PMK 39/PMK.03/2018 beserta perubahannya, berlaku sejak 1 Mei 2026, dan tetap membuka ruang pemeriksaan serta sanksi bunga

PSAK 201 vs PSAK 118: Perbandingan Lengkap Penyajian Laporan Keuangan PSAK 118 vs PSAK 201 menjadi salah satu perubahan terbesar dalam standar akuntansi Indonesia setelah adopsi IFRS 18. Mulai 1 Januari 2027, seluruh entitas yang menerapkan PSAK umum perlu memahami perubahan penyajian laporan keuangan agar proses transisi berjalan dengan baik. Perubahan dari PSAK 201 ke

PMK No. 40 Tahun 2026: Panduan Bea Masuk Antidumping Kertas Karton Dupleks Regulasi Pajak & Kepabeanan PMK 40 Tahun 2026 tentang Bea Masuk Antidumping atas Kertas Karton Dupleks Dipublikasikan oleh KAP Tambunan & Nasafi · 13 Juli 2026 · Estimasi baca 12 menit Ringkasan Eksekutif: Pada 3 Juni 2026, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan