rizalianmi.tambunan

Komisaris Menilai Laporan Keuangan

Bagaimana Komisaris Menilai Laporan Keuangan? 3 Pertanyaan yang Wajib Diajukan

Komisaris yang efektif tidak hanya membaca angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menguji apakah angka tersebut mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Tiga pertanyaan utama yang perlu diajukan adalah: apakah angka masuk akal secara bisnis, judgment akuntansi apa yang paling berisiko, dan risiko apa yang belum tercermin dalam laporan keuangan.   Setiap kali rapat Dewan Komisaris

Bagaimana Komisaris Menilai Laporan Keuangan? 3 Pertanyaan yang Wajib Diajukan Read More »

PMK 28 Tahun 2026

PMK 28 Tahun 2026: Panduan Lengkap Restitusi Pendahuluan Pajak bagi Wajib Pajak dan PKP

Ringkasan singkat: PMK Nomor 28 Tahun 2026 mengatur tata cara restitusi pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi tiga kelompok: Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Peraturan ini menggantikan PMK 39/PMK.03/2018 beserta perubahannya, berlaku sejak 1 Mei 2026, dan tetap membuka ruang pemeriksaan serta sanksi bunga

PMK 28 Tahun 2026: Panduan Lengkap Restitusi Pendahuluan Pajak bagi Wajib Pajak dan PKP Read More »

implementasi PSAK 118 IFRS 18 KAP TNN

PSAK 201 (IAS 1) vs PSAK 118: Perbandingan Lengkap Ketentuan dan Pengaturan Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 201 vs PSAK 118: Perbandingan Lengkap Penyajian Laporan Keuangan PSAK 118 vs PSAK 201 menjadi salah satu perubahan terbesar dalam standar akuntansi Indonesia setelah adopsi IFRS 18. Mulai 1 Januari 2027, seluruh entitas yang menerapkan PSAK umum perlu memahami perubahan penyajian laporan keuangan agar proses transisi berjalan dengan baik. Perubahan dari PSAK 201 ke

PSAK 201 (IAS 1) vs PSAK 118: Perbandingan Lengkap Ketentuan dan Pengaturan Penyajian Laporan Keuangan Read More »

PMK 40 Tahun 2026

PMK No. 40 Tahun 2026: Panduan Lengkap Bea Masuk Antidumping atas Impor Kertas Karton Dupleks

PMK No. 40 Tahun 2026: Panduan Bea Masuk Antidumping Kertas Karton Dupleks Regulasi Pajak & Kepabeanan PMK 40 Tahun 2026 tentang Bea Masuk Antidumping atas Kertas Karton Dupleks Dipublikasikan oleh KAP Tambunan & Nasafi · 13 Juli 2026 · Estimasi baca 12 menit Ringkasan Eksekutif: Pada 3 Juni 2026, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

PMK No. 40 Tahun 2026: Panduan Lengkap Bea Masuk Antidumping atas Impor Kertas Karton Dupleks Read More »

Permenkum Nomor 49 Tahun 2025: Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan ke AHU dan Ketentuan Laporan Keuangan Audit

Setiap Perseroan Terbatas (PT) yang terdaftar di Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Ketentuan ini kini diatur ulang secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan

Permenkum Nomor 49 Tahun 2025: Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan ke AHU dan Ketentuan Laporan Keuangan Audit Read More »

Welcome to Kantor Akuntan Publik Tambunan & Nasafi Your Trusted Partner in Assurance and Advisory

Konsultan Akuntansi Terdekat

Mencari konsultan akuntansi terdekat bukan hanya soal lokasi, tetapi soal menemukan partner strategis yang mampu membantu bisnis Anda bertumbuh dengan aman dan terkontrol. Banyak pemilik bisnis menghadapi tantangan dalam mengelola laporan keuangan, memastikan transaksi di catat dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang terupdate di Indonesia, mengontrol arus kas, hingga memastikan kepatuhan pajak.

Konsultan Akuntansi Terdekat Read More »

Dari Pelaporan Keuangan ke Pengambilan Keputusan: Membangun Insight yang Mengurangi Risiko

Banyak perusahaan menengah telah memiliki laporan keuangan bulanan yang tersusun rapi, namun tetap menghadapi persoalan berulang: kas terasa selalu ketat, margin turun tanpa penyebab yang jelas, biaya operasional tidak terkendali, atau kualitas piutang terus memburuk. Kondisi ini biasanya menunjukkan satu hal: fungsi pelaporan sudah berjalan, tetapi fungsi pengambilan keputusan belum terbentuk secara sistematis.   Dalam

Dari Pelaporan Keuangan ke Pengambilan Keputusan: Membangun Insight yang Mengurangi Risiko Read More »

POJK 13 Tahun 2025

POJK 13 Tahun 2025 menurut saya menjadi regulasi yang sangat penting—bukan karena panjangnya pasal, tetapi karena cara OJK mendefinisikan ulang kualitas Perusahaan Efek.   Regulasi ini tidak lagi memisahkan antara pengendalian internal dan perilaku. Keduanya dipandang sebagai satu kesatuan yang mencerminkan kematangan pengambilan keputusan, integritas proses, dan perlindungan investor.   Bagi Penjamin Emisi Efek, Perantara

POJK 13 Tahun 2025 Read More »

PADK OJK 45/PADK.06/2025: Dari Kepatuhan Menuju Management Tools

Pendahuluan Penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 45/PADK.06/2025 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sering kali dibaca sebagai pembaruan teknis atas kewajiban pelaporan. Padahal, jika dicermati lebih dalam, regulasi ini mencerminkan pergeseran cara pandang regulator terhadap fungsi laporan bulanan—dari sekadar dokumen kepatuhan menjadi fondasi pengawasan berbasis data dan tata kelola. Artikel

PADK OJK 45/PADK.06/2025: Dari Kepatuhan Menuju Management Tools Read More »

Siapa Saja Pekerja Bebas yang Wajib Memberitahukan NPPN untuk SPT Tahunan?

Banyak pekerja mandiri di Indonesia yang belum memahami bahwa profesinya termasuk Pekerja Bebas dan memiliki kewajiban khusus terkait Pemberitahuan NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto). Ketidakpahaman ini dapat menimbulkan masalah pada saat menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi, termasuk risiko kurang bayar atau bahkan kewajiban untuk melakukan pembukuan lengkap. Artikel ini disusun oleh KAP Tambunan & Nasafi,

Siapa Saja Pekerja Bebas yang Wajib Memberitahukan NPPN untuk SPT Tahunan? Read More »