rizalianmi.tambunan

cybersecurity_advisor_service

Stay Ahead of Threats – Partner with Us for Smarter Cybersecurity

🚀 Introducing our New Service: Cybersecurity Advisor for Internal Audit 🚀 In today’s rapidly evolving digital landscape, cybersecurity is more critical than ever. 🔐 Is your organization’s internal audit team equipped to stay ahead of emerging threats? At KAP Tambunan & Nasafi, we’re excited to offer Cybersecurity Advisory Services tailored specifically for Internal Audit teams. […]

Stay Ahead of Threats – Partner with Us for Smarter Cybersecurity Read More »

SEOJK 18/SEOJK.08/2024

🚨 Update Penting: SEOJK 18/SEOJK.08/2024 – Penilaian Sendiri Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan 🚨

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Surat Edaran No. 18/SEOJK.08/2024 yang mengatur tentang Penilaian Sendiri oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait kepatuhan terhadap aturan pelindungan konsumen. 🔍 Apa yang baru? Peraturan ini mewajibkan PUJK untuk melakukan self-assessment tahunan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat, dengan menggunakan format standar yang disediakan OJK. Ini mencakup:Pelindungan data

🚨 Update Penting: SEOJK 18/SEOJK.08/2024 – Penilaian Sendiri Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan 🚨 Read More »

Summary of OJK Regulation No. 18/POJK.04/2024 on Liquidity Providers

1. Background and Purpose: This regulation was issued to improve market liquidity and deepen the financial market, particularly in securities trading. The main purpose of the regulation is to provide a legal framework for the activities of Liquidity Providers (LPs), which include continuous buying and selling of securities to ensure liquidity in the market. The

Summary of OJK Regulation No. 18/POJK.04/2024 on Liquidity Providers Read More »

Kewajiban Pelaporan Dalam SEOJK 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Dalam SEOJK 12/SEOJK.03/2024, terdapat beberapa ketentuan pelaporan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha (BPR), khususnya terkait penerapan tata kelola yang baik: 1. Laporan Self-Assessment Tata Kelola: BPR diwajibkan melakukan self-assessment terhadap penerapan tata kelola secara komprehensif minimal dua kali setahun (setiap akhir bulan Desember dan Juni). Hasil penilaian self-assessment ini harus dilaporkan kepada OJK sebagai

Kewajiban Pelaporan Dalam SEOJK 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Read More »

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000855.15/2020 atas SKPKB Pajak Penghasilan

Dasar Rangkuman Nomor Putusan: PUT-000855.15/2020/PP/M.XIB Tahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara Pemohon Banding, sebuah perusahaan perkebunan, mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding) terkait koreksi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016. Sengketa melibatkan koreksi signifikan atas penghasilan bruto dan penyesuaian fiskal positif yang dilakukan oleh

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000855.15/2020 atas SKPKB Pajak Penghasilan Read More »

Empowering Excellence in Indonesia Through Collaboration

In an inspiring display of collaboration and expertise, Tambunan & Nasafi, a member firm of BOKS International, partnered with BDO Indonesia to deliver a tailored in-house training program for one of Japan’s largest shopping mall developers operating in Indonesia. This initiative underscores the importance of specialized training in supporting large-scale businesses to meet complex operational

Empowering Excellence in Indonesia Through Collaboration Read More »

POJK No. 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, apa saja pokok pengaturannya?

Rangkuman POJK No. 15 Tahun 2024: Integritas Pelaporan Keuangan Bank Latar Belakang dan TujuanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15 Tahun 2024 ini bertujuan untuk memperkuat integritas laporan keuangan bank dengan mengatur tata kelola dan pengendalian internal yang lebih ketat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan yang digunakan oleh regulator dan

POJK No. 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, apa saja pokok pengaturannya? Read More »

kelompok jenis penghasilan UU PPh

4 Kelompok Jenis Penghasilan Berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a) sampai dengan huruf s), penghasilan dapat dikelompokan menjadi 4 kelompok besar yaitu sebagai berikut: Employment Income   Employment income merupakan penghasilan dari atau sehubungan dari hubungan pekerjaan dan pekerjaan bebas. Penghasilan ini biasanya berupa gaji, upah, honorarium, atau fee dari praktik profesi seperti dokter, notaris dan lain lain.

4 Kelompok Jenis Penghasilan Berdasarkan UU Pajak Penghasilan Read More »

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIA Atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan

Dasar RangkumanNomor Putusan: PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIATahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara Kasus ini melibatkan sengketa antara seorang Wajib Pajak (Pemohon Banding) yang mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding). Pemohon Banding menyatakan bahwa sejumlah penerimaan yang dikoreksi oleh Terbanding, termasuk hasil penjualan aset dan

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIA Atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Read More »

Mitigasi Risiko Perpajakan, Sebuah Pembelajaran Dari Kasus Banding PPN Atas Penjualan Ekspor Yang Dikenakan PPN

Dasar Rangkuman: Nomor Putusan: PUT-011347.16/2021/PP/M.IA Tahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara: Perkara ini bermula dari banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Terbanding). SKPKB ini terkait dengan koreksi peredaran usaha Pemohon Banding untuk masa pajak September 2016. Terbanding menilai

Mitigasi Risiko Perpajakan, Sebuah Pembelajaran Dari Kasus Banding PPN Atas Penjualan Ekspor Yang Dikenakan PPN Read More »