Your blog category
Mencari konsultan akuntansi terdekat bukan hanya soal lokasi, tetapi soal menemukan partner strategis yang mampu membantu bisnis Anda bertumbuh dengan aman dan terkontrol. Banyak pemilik bisnis menghadapi tantangan dalam mengelola laporan keuangan, memastikan transaksi di catat dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang terupdate di Indonesia, mengontrol arus kas, hingga memastikan kepatuhan pajak.
Banyak perusahaan menengah telah memiliki laporan keuangan bulanan yang tersusun rapi, namun tetap menghadapi persoalan berulang: kas terasa selalu ketat, margin turun tanpa penyebab yang jelas, biaya operasional tidak terkendali, atau kualitas piutang terus memburuk. Kondisi ini biasanya menunjukkan satu hal: fungsi pelaporan sudah berjalan, tetapi fungsi pengambilan keputusan belum terbentuk secara sistematis. Dalam
POJK 13 Tahun 2025 menurut saya menjadi regulasi yang sangat penting—bukan karena panjangnya pasal, tetapi karena cara OJK mendefinisikan ulang kualitas Perusahaan Efek. Regulasi ini tidak lagi memisahkan antara pengendalian internal dan perilaku. Keduanya dipandang sebagai satu kesatuan yang mencerminkan kematangan pengambilan keputusan, integritas proses, dan perlindungan investor. Bagi Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pendahuluan Penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 45/PADK.06/2025 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sering kali dibaca sebagai pembaruan teknis atas kewajiban pelaporan. Padahal, jika dicermati lebih dalam, regulasi ini mencerminkan pergeseran cara pandang regulator terhadap fungsi laporan bulanan—dari sekadar dokumen kepatuhan menjadi fondasi pengawasan berbasis data dan tata kelola. Artikel
PADK OJK 45/PADK.06/2025: Dari Kepatuhan Menuju Management Tools Read More »
Banyak pekerja mandiri di Indonesia yang belum memahami bahwa profesinya termasuk Pekerja Bebas dan memiliki kewajiban khusus terkait Pemberitahuan NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto). Ketidakpahaman ini dapat menimbulkan masalah pada saat menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi, termasuk risiko kurang bayar atau bahkan kewajiban untuk melakukan pembukuan lengkap. Artikel ini disusun oleh KAP Tambunan & Nasafi,
Siapa Saja Pekerja Bebas yang Wajib Memberitahukan NPPN untuk SPT Tahunan? Read More »
Dasar dan Rujukan Peraturan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Pokok Perubahan dan Penyesuaian Perubahan pada Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 terkait dasar pengenaan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas
PMK Terbaru Terkait Pajak Emas Perhiasan, Emas Batangan, dan Permata Read More »
Lebih Bayar Pajak Bisa Digunakan untuk Melunasi Utang Pajak Wajib Pajak Lain Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenankan penggunaan kelebihan pembayaran pajak untuk melunasi utang pajak milik Wajib Pajak lain, sesuai ketentuan baru dalam aturan pengelolaan kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Kebijakan Baru dalam Pengelolaan Kelebihan Pembayaran
Lebih Bayar Pajak Kini Bisa Digunakan untuk Melunasi Utang Pajak Wajib Pajak Lain Read More »
Fenomena Penurunan Industri Mewah Global Pasar barang mewah global tengah mengalami perlambatan signifikan akibat tekanan ekonomi makro global, inflasi yang berkepanjangan, dan pergeseran minat konsumen. Sejumlah merek ternama dunia melaporkan penurunan penjualan, dengan pertumbuhan yang stagnan di Amerika Serikat dan penurunan yang lebih tajam di Tiongkok — dua pasar utama industri ini. Namun, kondisi tersebut
Pertumbuhan Pasar Mewah di Asia Tenggara di Tengah Penurunan Global Read More »
Koperasi Merah Putih Dapat Pinjaman Hingga Rp3 Miliar dari Himbara, Ini Kriterianya Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian berbasis kerakyatan. Dalam upaya tersebut, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program pembiayaan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN bagi Koperasi Penggerak Desa atau Kopdes
Copyright © 2021 KAP Tambunan & Nasafi. All Rights Reserved
