Optimalisasi Strategi Pajak: Pelajaran dari Putusan Pengadilan Pajak Terkini untuk Mengurangi Risiko Sengketa
**Optimalisasi Strategi Pajak: Pelajaran dari Putusan Pengadilan Pajak Terkini untuk Mengurangi Risiko Sengketa**
๐ฅ๐ถ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ถ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐ ๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ฎ๐ถ๐ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐๐๐ฟ๐ฎ๐ป ๐ข๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐๐ฎ๐ ๐๐ฎ๐๐ฎ ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป (๐ฃ๐ข๐๐) ๐ก๐ผ๐บ๐ผ๐ฟ ๐ฎ๐ญ ๐ง๐ฎ๐ต๐๐ป ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ ๐๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐ป๐ด ๐๐ฎ๐ฝ๐ผ๐ฟ๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ฎ๐น๐ฎ ๐๐ฎ๐ป๐ฎ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐๐ถ๐๐ป
๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ ๐๐ฒ๐น๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ด ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ง๐๐ท๐๐ฎ๐ป Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) dan Pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Peraturan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dana pensiun serta mengintegrasikan pelaporan dana pensiun agar lebih efektif dan efisien, dengan menghilangkan duplikasi laporan
Update Kurs Terbaru Menkeu RI untuk 25-31 Desember 2024
**”Optimalisasi Pembayaran Bea dan Pajak Akhir Tahun: Update Kurs Terbaru Menkeu RI untuk 25-31 Desember 2024″**
Update Kurs Terbaru Menkeu RI untuk 25-31 Desember 2024 Read More ยป
Pelajaran Penting dari Putusan Pengadilan Pajak No. PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB untuk Mengurangi Risiko Sengketa
**Mengungkap Kesalahan Pajak: Pelajaran Penting dari Putusan Pengadilan Pajak No. PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB untuk Mengurangi Risiko Sengketa**
Summary Singkat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/KF.4/2024
“Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk dan Pajak, Berlaku 18 – 24 Desember 2024” ๐ฃ๐ผ๐ธ๐ผ๐ธ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐๐๐ฟ๐ฎ๐ป ๐ฎ๐๐ฎ๐ ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐๐ฏ๐ฎ๐ต๐ฎ๐ป Keputusan ini menetapkan nilai kurs mata uang asing sebagai dasar pelunasan:a. Bea Masukb. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)c. Bea Keluard. Pajak Penghasilan (PPh). Nilai kurs yang ditetapkan
Summary Singkat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/KF.4/2024 Read More ยป
๐๐ผ๐ฟ๐ผ๐ป๐ด ๐ง๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐๐ถ ๐๐ถ๐ท๐ฎ๐! ๐ฃ๐ ๐ ๐ญ๐ฌ/๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ ๐๐ฒ๐ฟ๐ถ ๐๐ป๐๐ฒ๐ป๐๐ถ๐ณ ๐ฌ% ๐๐ฒ๐ฎ ๐ ๐ฎ๐๐๐ธ ๐๐ป๐๐๐ธ ๐๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐๐๐ฟ๐ถ๐ธ – ๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐๐๐ฟ๐ฎ๐ป ๐ ๐ฒ๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ถ ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ป๐ด๐ฎ๐ป ๐ก๐ผ๐บ๐ผ๐ฟ ๐ญ๐ฌ ๐ง๐ฎ๐ต๐๐ป ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ
๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ ๐๐ฒ๐น๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ด ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ง๐๐ท๐๐ฎ๐ป Peraturan ini merupakan perubahan dari PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Dikeluarkan untuk mendorong peralihan dari energi fosil ke energi listrik, menarik investasi, serta meningkatkan produksi kendaraan listrik berbasis baterai di dalam negeri. Terkait dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 yang
Update Peraturan OJK: POJK 19 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42POJK032015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum
POJK 19 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42POJK032015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak
### Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. 123/PJP/2023 atas SKPKB PPh Badan **Dasar Rangkuman:** Nomor Putusan: 123/PJP/2023 Tahun Keputusan: 2023 **Duduk Perkara:** Kasus ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh pihak wajib pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak berpendapat bahwa pengenaan pajak
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Read More ยป
Ringkasan Singkat terkait SEOJK 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
1. Pokok Perubahan dan Perbandingan dengan Ketentuan Sebelumnya: Perubahan Tata Kelola: SEOJK ini merupakan tindak lanjut dari POJK No. 9 Tahun 2024 yang menggantikan ketentuan terdahulu terkait tata kelola BPR. Prinsip Tata Kelola: Ditambahnya pengaturan terkait lima prinsip tata kelola utama yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independence), dan kewajaran (fairness), di
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-014752.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 atas SKPKB PPh Pasal 23
Dasar RangkumanNomor Putusan: PUT-014752.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024Tahun Keputusan: 2024 Duduk PerkaraSengketa ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding (perusahaan dengan NPWP 01.071.792.4-055.000) terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2015. SKPKB tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal