**Pelajaran Penting dari Putusan Pengadilan Pajak No. PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB untuk Mengurangi Risiko Sengketa**
**Mengungkap Kesalahan Pajak: Pelajaran Penting dari Putusan Pengadilan Pajak No. PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB untuk Mengurangi Risiko Sengketa**
Summary Singkat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/KF.4/2024
“Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk dan Pajak, Berlaku 18 – 24 Desember 2024” 𝗣𝗼𝗸𝗼𝗸 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗣𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 Keputusan ini menetapkan nilai kurs mata uang asing sebagai dasar pelunasan:a. Bea Masukb. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)c. Bea Keluard. Pajak Penghasilan (PPh). Nilai kurs yang ditetapkan […]
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak [Collection]
### Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. 123/PJP/2023 atas SKPKB PPh Badan **Dasar Rangkuman:** Nomor Putusan: 123/PJP/2023 Tahun Keputusan: 2023 **Duduk Perkara:** Kasus ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh pihak wajib pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak berpendapat bahwa pengenaan pajak […]
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-014752.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 atas SKPKB PPh Pasal 23
Dasar RangkumanNomor Putusan: PUT-014752.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024Tahun Keputusan: 2024 Duduk PerkaraSengketa ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding (perusahaan dengan NPWP 01.071.792.4-055.000) terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2015. SKPKB tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal […]
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000855.15/2020 atas SKPKB Pajak Penghasilan
Dasar Rangkuman Nomor Putusan: PUT-000855.15/2020/PP/M.XIB Tahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara Pemohon Banding, sebuah perusahaan perkebunan, mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding) terkait koreksi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016. Sengketa melibatkan koreksi signifikan atas penghasilan bruto dan penyesuaian fiskal positif yang dilakukan oleh […]
4 Kelompok Jenis Penghasilan Berdasarkan UU Pajak Penghasilan
Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a) sampai dengan huruf s), penghasilan dapat dikelompokan menjadi 4 kelompok besar yaitu sebagai berikut: Employment Income Employment income merupakan penghasilan dari atau sehubungan dari hubungan pekerjaan dan pekerjaan bebas. Penghasilan ini biasanya berupa gaji, upah, honorarium, atau fee dari praktik profesi seperti dokter, notaris dan lain lain. […]
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIA Atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan
Dasar RangkumanNomor Putusan: PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIATahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara Kasus ini melibatkan sengketa antara seorang Wajib Pajak (Pemohon Banding) yang mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding). Pemohon Banding menyatakan bahwa sejumlah penerimaan yang dikoreksi oleh Terbanding, termasuk hasil penjualan aset dan […]
Mitigasi Risiko Perpajakan, Sebuah Pembelajaran Dari Kasus Banding PPN Atas Penjualan Ekspor Yang Dikenakan PPN
Dasar Rangkuman: Nomor Putusan: PUT-011347.16/2021/PP/M.IA Tahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara: Perkara ini bermula dari banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Terbanding). SKPKB ini terkait dengan koreksi peredaran usaha Pemohon Banding untuk masa pajak September 2016. Terbanding menilai […]
Berapakah Tarif Pajak Untuk Penerimaan Pesangon dan Pensiun?
Pemerintah memberikan konsensi tarif pajak final untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima pembayaran pesangon dan pensiun. Tarif pajak final untuk wajib pajak orang pribadi atas penerimaan pesangon dalam hal waktu penerimaan pembayarannya dilakukan dalam periode waktu maksimal 2 (dua) tahun maka akan berlaku tarif pajak final sebagai berikut: Jika penerimaan pembayaran pesangon dilakukan lebih […]
Tingkatan Tarif Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Pribadi
Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, pengaturan mengenai pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi menggunakan sistem tarif progresif, di mana semakin besar penghasilan seseorang, semakin tinggi pula persentase pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk menciptakan keadilan pajak, di mana masyarakat […]