Perpajakan

Besaran PPN Bagi Agen Asuransi, Broker Asuransi/Re-Asuransi dan Kegiatan Membangun Sendiri Sesuai PMK No. 53 Tahun 2025

Dasar dan Rujukan Peraturan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Pokok Perubahan dan Penyesuaian Perubahan pada Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 terkait dasar pengenaan […]

Besaran PPN Bagi Agen Asuransi, Broker Asuransi/Re-Asuransi dan Kegiatan Membangun Sendiri Sesuai PMK No. 53 Tahun 2025 Read More »

PMK Terbaru Terkait Pajak Emas Perhiasan, Emas Batangan, dan Permata

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas

PMK Terbaru Terkait Pajak Emas Perhiasan, Emas Batangan, dan Permata Read More »

Lebih Bayar Pajak Kini Bisa Digunakan untuk Melunasi Utang Pajak Wajib Pajak Lain

Lebih Bayar Pajak Bisa Digunakan untuk Melunasi Utang Pajak Wajib Pajak Lain Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenankan penggunaan kelebihan pembayaran pajak untuk melunasi utang pajak milik Wajib Pajak lain, sesuai ketentuan baru dalam aturan pengelolaan kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Kebijakan Baru dalam Pengelolaan Kelebihan Pembayaran

Lebih Bayar Pajak Kini Bisa Digunakan untuk Melunasi Utang Pajak Wajib Pajak Lain Read More »

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

Latar Belakang Peraturan: Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan simplifikasi regulasi perpajakan. Tujuan utama adalah menyempurnakan ketentuan terkait tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan sesuai dengan perubahan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan Read More »

Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak PPN Sesuai Dengan PMK No. 131/2024

Akhirnya yang ditunggu tiba, Petunjuk Teknis untuk pembuatan faktur pajak PPN sesuai dengan PMK No. 131 terbaru, terlampir rangkuman singkat atas petunjuk teknis tersebut: • 𝗧𝘂𝗷𝘂𝗮𝗻:Peraturan ini memberikan petunjuk teknis mengenai pembuatan faktur pajak dalam rangka perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait impor dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar

Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak PPN Sesuai Dengan PMK No. 131/2024 Read More »