Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

Latar Belakang Peraturan: Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan simplifikasi regulasi perpajakan. Tujuan utama adalah menyempurnakan ketentuan terkait tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan sesuai dengan perubahan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan Read More »

Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak PPN Sesuai Dengan PMK No. 131/2024

Akhirnya yang ditunggu tiba, Petunjuk Teknis untuk pembuatan faktur pajak PPN sesuai dengan PMK No. 131 terbaru, terlampir rangkuman singkat atas petunjuk teknis tersebut: • 𝗧𝘂𝗷𝘂𝗮𝗻:Peraturan ini memberikan petunjuk teknis mengenai pembuatan faktur pajak dalam rangka perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait impor dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar

Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak PPN Sesuai Dengan PMK No. 131/2024 Read More »

Summary Singkat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/KF.4/2024

“Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk dan Pajak, Berlaku 18 – 24 Desember 2024” 𝗣𝗼𝗸𝗼𝗸 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗮𝘁𝗮𝘂 𝗣𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 Keputusan ini menetapkan nilai kurs mata uang asing sebagai dasar pelunasan:a. Bea Masukb. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)c. Bea Keluard. Pajak Penghasilan (PPh). Nilai kurs yang ditetapkan

Summary Singkat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/KF.4/2024 Read More »

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak

### Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. 123/PJP/2023 atas SKPKB PPh Badan **Dasar Rangkuman:** Nomor Putusan: 123/PJP/2023 Tahun Keputusan: 2023 **Duduk Perkara:** Kasus ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh pihak wajib pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak berpendapat bahwa pengenaan pajak

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Read More »

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-014752.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 atas SKPKB PPh Pasal 23

Dasar RangkumanNomor Putusan: PUT-014752.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024Tahun Keputusan: 2024 Duduk PerkaraSengketa ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding (perusahaan dengan NPWP 01.071.792.4-055.000) terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2015. SKPKB tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-014752.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 atas SKPKB PPh Pasal 23 Read More »