rizalianmi.tambunan

Empowering Excellence in Indonesia Through Collaboration

Leave a Comment / Accounting /

In an inspiring display of collaboration and expertise, Tambunan & Nasafi, a member firm of BOKS International, partnered with BDO Indonesia to deliver a tailored in-house training program for one of Japan’s largest shopping mall developers operating in Indonesia. This initiative underscores the importance of specialized training in supporting large-scale businesses to meet complex operational […]

Empowering Excellence in Indonesia Through Collaboration Read More »

POJK No. 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, apa saja pokok pengaturannya?

Leave a Comment / Peraturan OJK, Bank /

Rangkuman POJK No. 15 Tahun 2024: Integritas Pelaporan Keuangan Bank Latar Belakang dan TujuanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15 Tahun 2024 ini bertujuan untuk memperkuat integritas laporan keuangan bank dengan mengatur tata kelola dan pengendalian internal yang lebih ketat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan yang digunakan oleh regulator dan

POJK No. 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, apa saja pokok pengaturannya? Read More »

kelompok jenis penghasilan UU PPh

4 Kelompok Jenis Penghasilan Berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Leave a Comment / Perpajakan /

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a) sampai dengan huruf s), penghasilan dapat dikelompokan menjadi 4 kelompok besar yaitu sebagai berikut: Employment Income   Employment income merupakan penghasilan dari atau sehubungan dari hubungan pekerjaan dan pekerjaan bebas. Penghasilan ini biasanya berupa gaji, upah, honorarium, atau fee dari praktik profesi seperti dokter, notaris dan lain lain.

4 Kelompok Jenis Penghasilan Berdasarkan UU Pajak Penghasilan Read More »

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIA Atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan

Leave a Comment / Pengadilan Pajak, Blog, Perpajakan /

Dasar RangkumanNomor Putusan: PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIATahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara Kasus ini melibatkan sengketa antara seorang Wajib Pajak (Pemohon Banding) yang mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding). Pemohon Banding menyatakan bahwa sejumlah penerimaan yang dikoreksi oleh Terbanding, termasuk hasil penjualan aset dan

Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIA Atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Read More »

Mitigasi Risiko Perpajakan, Sebuah Pembelajaran Dari Kasus Banding PPN Atas Penjualan Ekspor Yang Dikenakan PPN

Leave a Comment / Perpajakan, Pengadilan Pajak /

Dasar Rangkuman: Nomor Putusan: PUT-011347.16/2021/PP/M.IA Tahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara: Perkara ini bermula dari banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Terbanding). SKPKB ini terkait dengan koreksi peredaran usaha Pemohon Banding untuk masa pajak September 2016. Terbanding menilai

Mitigasi Risiko Perpajakan, Sebuah Pembelajaran Dari Kasus Banding PPN Atas Penjualan Ekspor Yang Dikenakan PPN Read More »

Berapakah Tarif Pajak Untuk Penerimaan Pesangon dan Pensiun?

Leave a Comment / Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi /

Pemerintah memberikan konsensi tarif pajak final untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima pembayaran pesangon dan pensiun. Tarif pajak final untuk wajib pajak orang pribadi atas penerimaan pesangon dalam hal waktu penerimaan pembayarannya dilakukan dalam periode waktu maksimal 2 (dua) tahun maka akan berlaku tarif pajak final sebagai berikut: Jika penerimaan pembayaran pesangon dilakukan lebih

Berapakah Tarif Pajak Untuk Penerimaan Pesangon dan Pensiun? Read More »

Tingkatan Tarif Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Pribadi

Leave a Comment / Perpajakan /

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, pengaturan mengenai pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi menggunakan sistem tarif progresif, di mana semakin besar penghasilan seseorang, semakin tinggi pula persentase pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk menciptakan keadilan pajak, di mana masyarakat

Tingkatan Tarif Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Pribadi Read More »

Fixed-Fee Service Contract, How to Record This Services?

Leave a Comment / Accounting /

What is a fixed-fee service contract? How we are suppose to record this services? should we record under PSAK 115 or PSAK 117? Fixed-fee service contract which we will hereinafter refer to as “FFSC”. One of the most well known FFSC in Indonesia is generally known as RoadSide Assistance services, where an Insurance Company provides

Fixed-Fee Service Contract, How to Record This Services? Read More »

Transaksi Yang Dikecualikan Dari PSAK 117 (Kontrak Asuransi)

Leave a Comment / Accounting /

PSAK 117 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pelaporan keuangan untuk kontrak asuransi di Indonesia, sebagai adopsi dari IFRS 17. Standar ini membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan asuransi mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan kontrak asuransi mereka. Tujuan utama PSAK 117 adalah menciptakan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan di sektor asuransi, dengan memperkenalkan pendekatan

Transaksi Yang Dikecualikan Dari PSAK 117 (Kontrak Asuransi) Read More »

company address

Copyright © 2024 KAP Tambunan & Nasafi. All Rights Reserved