Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-014752.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 atas SKPKB PPh Pasal 23
Dasar RangkumanNomor Putusan: PUT-014752.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024Tahun Keputusan: 2024 Duduk PerkaraSengketa ini bermula dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding (perusahaan dengan NPWP 01.071.792.4-055.000) terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2015. SKPKB tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal […]
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000855.15/2020 atas SKPKB Pajak Penghasilan
Dasar Rangkuman Nomor Putusan: PUT-000855.15/2020/PP/M.XIB Tahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara Pemohon Banding, sebuah perusahaan perkebunan, mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding) terkait koreksi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016. Sengketa melibatkan koreksi signifikan atas penghasilan bruto dan penyesuaian fiskal positif yang dilakukan oleh […]
Mitigasi Risiko Perpajakan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIA Atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan
Dasar RangkumanNomor Putusan: PUT-010426.15/2021/PP/M.XVIIIATahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara Kasus ini melibatkan sengketa antara seorang Wajib Pajak (Pemohon Banding) yang mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding). Pemohon Banding menyatakan bahwa sejumlah penerimaan yang dikoreksi oleh Terbanding, termasuk hasil penjualan aset dan […]
Mitigasi Risiko Perpajakan, Sebuah Pembelajaran Dari Kasus Banding PPN Atas Penjualan Ekspor Yang Dikenakan PPN
Dasar Rangkuman: Nomor Putusan: PUT-011347.16/2021/PP/M.IA Tahun Keputusan: 2024 Duduk Perkara: Perkara ini bermula dari banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Terbanding). SKPKB ini terkait dengan koreksi peredaran usaha Pemohon Banding untuk masa pajak September 2016. Terbanding menilai […]