Laporan Keuangan Badan (PT) yang belum diaudit, masuk kategori high risk dan berpotensi diperiksa Pajak

Berdasarkan Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 68 Ayat 1 huruf F, Perusahaan yang memiliki total aset dan atau omzet dengan jumlah paling sedikit Rp50 Miliar, wajib untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk keperluan pelaporan keuangannya (Laporan Keuangan Tahunan dan SPT Tahunan Badan).

Namun sangat disayangkan sekali masih banyak Perusahaan yang sebenarnya telah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang tersebut namun belum memiliki Laporan Keuangan Audit.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak (DJP) atas data tahun pajak 2019. Wajib Pajak badan berbentuk PT yang laporan keuangannya belum diaudit memilki kecenderungan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak berisiko tinggi oleh Compliance Risk Management (CRM) pemeriksaan dan pengawasan.

“Ada 65% wajib pajak risiko tinggi yang belum dilakukan audit. Boleh jadi mereka ini ada kesalahan di sana karena ketidakmengertian atau mungkin kesengajaan”, ujar Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Dasto Ledyanto, Selasa (7/09/2021).

Berdasarkan analisis CRM pemeriksaan dan pengawasan atas data tahun pajak 2019, 65% PT yang dikategorikan sebagai wajib pajak berisiko tinggi adalah PT yang laporan keuangannya belum diaudit.

Selain risiko tersebut, banyak manfaat dari pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik.

Perikatan Investigasi

Dalam memberikan jasanya, Kantor Akuntan Publik tidak hanya memberikan jasa audit atas laporan keuangan historis saja, namun juga dapat memberikan jasa asurans lainnya. Salah satunya adalah terkait dengan jasa perikatan investigasi.

Lalu apa saja bentuk perikatan investigasi yang dapat diberikan oleh Kantor Akuntan Publik?

Secara umum ada 3 (tiga) jasa perikatan investigasi yang dapat diberikan oleh Kantor Akuntan Publik, yaitu:

1. Perikatan Audit Investigasi;
2. Perikatan Penghitungan Kerugian; dan atau
3. Perikatan Pemberian Keterangan Ahli

Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ketiga jasa perikatan investigasi tersebut diatas. Namun, sebelumnya ada baiknya kita juga memahami dari mana saja datangya kebutuhan untuk melaksanakan perikatan investigasi ini. Berikut adalah beberapa contoh sumber kebutuhan dilakukannya suatu perikatan investigasi, yaitu:

1. Permintaan investigasi yang berasal dari temuan Audit sebelumnya;
2. Permintaan investigasi yang berasal dari Entitas (Perusahaan) Usaha, yang biasanya menjadi korban; atau
3. Permintaan investigasi yang berasal dari Instansi Penyidik.

Sebelum memutuskan apakah akan menerima suatu penugasan perikatan investigasi atau tidak, Akuntan Publik perlu untuk melakukan proses penelaahan dan ekspose atas kasus yang dipersangkakan untuk dapat melakukan penelaahan terkait dengan waktu, luas dan tipe penugasan yang sesuai atas permasalahan yang disampaikan.

KAP Tambunan & Nasafi juga memberikan jasa perikatan investigasi, silahkan menghubungi kami melalui e-mail: marketing@kaptnn.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Apakah Definisi Sewa Operasi dan Sewa Pembiayaan Masih Berlaku Dalam PSAK 73 – Sewa?

Seperti diketahui bahwa mulai tanggal 1 Januari 2020, PSAK 73 – Sewa mulai berlaku bagi seluruh entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan pada SAK Umum di Indonesia.

Perubahan terbesar atas berlakunya PSAK 73 – Sewa adalah pada cara pengakuan atas transaksi sewa dalam pencatatan yang dilakukan oleh pihak penyewa (Lessee).

Berdasarkan PSAK 73, dalam hal pencatatan akuntansi oleh pihak penyewa (Lessee) tidak lagi dikenal yang namanya Sewa Operasi dan Sewa Pembiayaan. lalu bagaimana pencatatannya?

Ketika pihak penyewa (Lessee) melakukan kontrak sewa dengan pihak pesewa (Lessor), maka pihak penyewa harus melakukan assessment diawal masa kontrak apakah transaksi ini masuk kedalam definisi sewa dalam PSAK 73. Jika memenuhi kondisi tersebut maka pihak penyewa (Lessee) harus mencatat transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan akuntansi dalam PSAK 73, namun jika tidak tidak perlu menerapkan ketentuan akuntansi dalam PSAK 73.

Namun demikian definisi sewa operasi dan sewa pembiayaan masih tetap berlaku jika entitas bertindak sebagai Pesewa (Lessor).

Nantikan posting kita selanjutnya mengenai bagaimana cara pencatatan akuntansi bagi pihak penyewa (Lessee) berdasarkan PSAK 73.

Apakah Perusahaan Saya Harus Mengikuti Ketentuan Dalam PSAK 73 SEWA?

Apakah Perusahaan Saya harus menerapkan ketentuan dalam PSAK 73 Sewa?

Tidak harus, jika kontrak sewa yang Perusahaan kamu miliki memenuhi kondisi berikut ini:

1. Sewa Tersebut Berjangka Pendek
   Yang dimaksud jangka pendek disini adalah 12 bulan atau lebih singkat dari itu.
2. Sewa atas Aset yang Bernilai Rendah
   Yang dimaksud aset bernilai rendah sebagaimana pedoman penerapan adalah hanya jika nilainya lebih rendah daripada nilai mobil baru, contohnya PC, furnitur kantor yang ringkas dan telepon.

Menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) untuk Piutang Usaha berdasarkan PSAK 71 – Instrumen Keuangan

Dengan mulai berlakunya PSAK 71 – Instrumen Keuangan di Indonesia untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, adalah suatu tantangan tersendiri bagi seluruh akuntan di Indonesia. Satu hal yang perlu diingat bahwa PSAK 71 bukanlah suatu PSAK yang hanya berlaku untuk industri Perbankan atau Industri Keuangan Non Bank saja, namun berlaku juga untuk seluruh jenis industri sepanjang entitas tersebut memiliki instrumen keuangan dalam laporan keuangannya.

Sehingga jika perusahaan Saudara misalkan hanya perusahaan jasa dimana instrument keuangan yang dimiliki hanya berupa akun Kas dan Bank serta Piutang Usaha, maka untuk akun piutang usaha tersebut Saudara harus menerapkan ketentuan PSAK 71, terutama terkait ketentuan penentuan kerugian kredit ekspektasian.

Lalu muncul pertanyaan, apakah piutang usaha dari perusahaan jasa yang tadi disebutkan diatas harus dihitung kerugian kredit ekspektasiannya dengan menggunakan pendekatan umum? Berdasarkan PSAK 71, jawabannya tidak selalu harus. PSAK 71 Par. 5.1.15 entitas diperbolehkan menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk menghitung nilai kerugian kredit ekspektasian.

Salah satu pendekatan yang disederhakan adalah dengan menggunakan matriks pencadangan. Sebagai contoh tingkat persentase pencadangan yang didasarkan pada jumlah hari tunggakan (misalnya 1% untuk setiap piutang usaha yang belum jatuh tempo/tertunggak, 5% untuk setiap piutang usaha yang telah jatuh tempo/ tertunggak sampai dengan 30 hari, dan seterusnya).

Dalam menyusun matriks pencadangan, entitas perlu untuk melakukan pengelompokan piutang usahanya kedalam beberapa kelompok konsumen berdasarkan kesemaan karakter risiko atau pola kerugian untuk memudahkan dalam melakukan pemodelan. Sebagai contoh pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan pada area geografis, tipe produk, tingkat kesehatan konsument (credit rating/risk) berdasarkan informasi di masa lalu, atau tipe konsumen (retail atau corporate) dan hal lainnya yang dipandang dapat memberikan pengelompokan yang lebih sesuai oleh entitas.

Dalam praktiknya sebelum penerapan PSAK 71, sudah banyak entitas yang telah memiliki matriks pencadangan. Namun demikian untuk dapat memenuhi persyaratan dalam PSAK 71, entitas perlu untuk mempertimbangkan bagaimana informasi terkini dan informasi yang bersifat forward-looking mempengaruhi nilai pada matriks pencadangan.

Jika Saudara membutuhkan konsultasi terkait penerapan matriks pencadangan untuk piutang usaha sesuai dengan PSAK 71, silahkan mengirimkan e-mail permintaan kepada marketing@kaptnn.com.

Perlakuan Akuntansi Hak Atas Tanah di Indonesia Pasca dicabutnya ISAK 25: Hak Atas Tanah

Dengan akan berlakunya PSAK 73: Sewa pada 1 Januari 2020, berarti juga tidak akan berlakunya lagi ketentuan dalam ISAK 25: Hak Atas Tanah karena implementasi IFRS 16 menjadi PSAK 73 di Indonesia mencabut ketentuan ISAK 25.

Lalu bagaimana perlakuan akuntansi untuk sewa atas tanah jika ISAK 25 dicabut?, apakah itu berarti bahwa seluruh sewa atas tanah harus diakui menggunakan PSAK 73?

Untuk menjawab hal ini kita harus membuka dasar kesimpulan yang disampaikan oleh DSAK IAI pada saat mencabut ketentuan dalam ISAK 25 di Indonesia yang tersedia pada paragraf DK02 – DK10.

Perlu diketahui bahwa ISAK 25 dulunya dimaksudkan untuk mengatur perlakuan akuntansi tanah yang dimiliki oleh entitas dalam bentuk hak atas tanah yang bersifat sekunder seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. ISAK 25 diterbitkan supaya terdapat keseragaman perlakuan akuntansi atas tanah di Indonesia.

Lalu standar akuntansi apa yang dipakai ketika terdapat suat kontrak yang tidak mengalihkan hak atas tanah, apakah transaksi sewa atau transaksi pembelian tanah? Ketika itu adalah transaksi sewa maka harus dicatat dengan menggunakan PSAK 73, ketika itu pembelian tanah maka pembeli mencatat dengan menggunakan PSAK 16.

DSAK IAI mencermati bahwa beralihnya pengendalian atas aset pendasar menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian aset tetap, atau merupakan transaksi sewa. Basis for Conclusion IFRS 16 Paragraf 139(b) secara spesifik telah mengecualikan indikator beralihnya hak kepemilikan legal atas aset dalam membedakan apakah suatu transaksi merupakan transaksi sewa atau pembelian aset tetap.

Dalam hal pola fakta untuk hak atas tanah yang bersifat sekunder, seperti misalnya Hak Guna Bangunan (HGB), DSAK IAI mencermati indikasi yang kuat bahwa risiko dan manfaat secara substansial telah dialihkan kepada entitas yang memiliki hak tersebut. Dalam hal ini maka transaksi atas tanah dengan status HGB secara substansi menyerupai pembelian tanah, meskipun hak kepemilkan legal tidak berpindah kepada entitas, sehingga untuk pencatatannya menggunakan PSAK 16.

Namun demikian dalam kondisi transaksi tanah yang statusnya Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL), entitas harus menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi sewa yang diatur dalam PSAK 73. Hal ini terjadi karena entitas tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset pendasar dan tidak memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset pendasar tersebut.

Daftar Pustaka: Ikatan Akuntansi Indonsia. PSAK 73: Sewa